Adform Tracking Pixel

Upaya-upaya Norwegia dalam menghentikan deforestasi

Selama 10 tahun terakhir, Norwegia telah menjadi salah satu negara yang penting dalam upaya mendukung perlindungan hutan dan hak-hak serta mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lain yang bergantung pada hutan.

Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg dan Presiden Kolombia Juan Manuel Santos mengunjungi masyarakat adat Monilla Amena pada saat kunjungan kenegaraan PM Solberg ke Kolombia bulan April 2018. Kedua kepala negara juga telah menandatangani perpanjangan kemitraan untuk iklim dan hutan melampaui 2020.

Inisiatif utamanya adalah Norwegian government’s International Climate and Forest Initiative (NICFI) yang dibentuk pada 2007, pada saat Perdana Menteri Jens Stoltenberg mengumumkan di UNFCCC Bali bahwa dana sebesar hingga 3 miliar NOK akan dialokasikan secara tahunan untuk menurunkan deforestasi.

Sejak saat itu Norwegia telah menandatangani beberapa kesepakatan bilateral dengan para pemerintah negara yang memiliki hutan seperti Brasil, Peru dan Indonesia, dan Norwegia berkomitmen untuk membayar negara tersebut atas hasil-hasil yang berhubungan dengan penurunan deforestasi.

Komitmen terhadap perlindungan hutan mendukung tujuan-tujuan utama di beberapa kesepakatan internasional, dan terutama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), kesepakatan iklim Paris dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Melalui SDGs, dunia sepakat untuk menghentikan deforestasi hingga sebelum 2020.

Selain mendukung inisiatif-inisiatif dari negara-negara hutan hujan, pemerintah Norwegia juga telah memutuskan beberapa langkah guna menurunkan kontribusi dalam negerinya terhadap penghancuran hutan hujan. Berikut ini adalah beberapa keputusan penting terkait dengan hal tersebut, termasuk tingkatan implementasinya.

2016: Norwegia berkomitmen terhadap nol-deforestasi dalam pengadaan publik

Pada saat peluncuran gerakan ini, bulan Mei 2016 parlemen Norwegia berjanji untuk memastikan rantai suplai yang bebas-deforestasi melalui kebijakan pengadaan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Janji ini tertuang dalam Rekomendasi Komite Tetap untuk Energi dan Lingkungan Hidup parlemen Norwegia mengenai rencana aksi keanekaragaman hayati nasional Norwegia.

Rencana aksi ini merupakan kelanjutan dari kewajiban-kewajiban Norwegia di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati. Dalam rekomendasinya Komite meminta, antara lain, pemerintah "menegakkan persyaratan-persyaratan guna memastikan bahwa pengadaan publik tidak berkontribusi terhadap deforestasi hutan hujan”. Lihat di sini untuk informasi lebih jauh.

Tingkat implementasi: Menjadi tugas pemerintah untuk menjelaskan detil lanjutan mengenai persyaratan-persyaratan aktual sebagai tindak lanjut dari keputusan parlemen. Diharapkan bahwa sebuah Laporan Pemerintah tentang pengadaan publik akan dikeluarkan sekitar musim semi 2018, tetapi hal-hal mengenai apakah dan bagaimana Laporan Pemerintah ini akan menjawab rekomendasi 2016 tentang deforestasi masih belum diketahui.

2017: Norwegia telah mengeluarkan minyak sawit dari biofuel di dalam pengadaan publik

Saat ini tengah terjadi debat publik mengenai dampak lingkungan dari penggunaan biofuel berbasis minyak sawit dan produk-produk sampingannya di Norwegia.

Rainforest Foundation Norway merupakan peserta aktif dalam debat ini, dan telah mengusulkan serangkaian langkah-langkah kepada pemerintah dan industri pengecer bahan bakar yang ditujukan untuk menghentikan biofuel semacam ini di pasar Norwegia. Alasan singkat di balik posisi ini adalah bahwa sepanjang industri minyak sawit terus-menerus menjadi pendorong deforestasi di Asia Tenggara dan di tempat lain, bahan bakar berbasis minyak sawit menyebabkan emisi karbon yang bahkan lebih tinggi daripada bahan bakar minyak bumi (akibat dari efek tidak langsung dari perubahan pemanfaatan lahan).

Dua laporan utama yang ditugaskan oleh Rainforest Foundation Norway kepada ilmuwan Dr. Chris Malins mengenai topik ini telah menunjukkan kesimpulan-kesimpulan seperti yang dimaksudkan For Peat’s Sake dan Driving Deforestation.

Pada Juni 2017, parlemen Norwegia telah mempertimbangkan sejumlah proposal guna membatasi penggunaan minyak sawit dalam biodiesel, dan telah mengadopsi sebuah resolusi mengikat yang meminta pemerintah untuk melarang pengadaan publik untuk biofuel berbasis minyak sawit dan produk-produk sampingan minyak sawit. Resolusinya dijelaskan di sini. Ini merupakan kali pertama sebuah negara melarang semua penggunaan biofuel minyak sawit pada entitas publik.

Perlu diingat bahwa parlemen Norwegia telah mengambil suara guna memaksa pemerintah mengeluarkan minyak sawit dari biofuel dalam pengadaan publik. Hal ini tidak berlaku untuk penggunaan minyak sawit dalam makanan, kosmetik, produk-produk pembersih atau bahkan penggunaan minyak sawit dalam biofuel pada sektor swasta.

Tingkat implementasi: Resolusi parlemen pada Juni 2017 masih belum diimplementasikan. Pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran bahwa adanya pelarangan dalam penggunaan biofuel minyak sawit pada entitas publik berisiko menimbulkan konflik dengan kewajiban-kewajiban Norwegia di bawah Kesepakatan Ekonomi Eropa dan kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional. Karena itu pemerintah telah memutuskan untuk melakukan suatu tinjuan mengenai apakah persyaratan-persyaratan bahwa semua pengadaan publik harus bebas dari minyak sawit dapat dipandang sebagai pembatasan perdagangan yang melanggar EEAA dan aturan-aturan perdagangan internasional. Namun demikian, penggunaan biofuel berbasis minyak sawit menjadi satu kekhawatiran bagi pemerintah Norwegia, karena peningkatan permintaan minyak sawit akan menyebabkan semakin banyak terjadinya deforestasi dan hilangnya lahan gambut.

2012-17: Dana Pensiun Pemerintah Norwegia melakukan aksi menentang deforestasi

Pada 2012, Norges Bank Investment Management (selanjutnya disebut NBIM), unit manajemen aset di bank sentral Norwegia yang mengelola Dana Pensiun Pemerintah Norwegia (dana abadi terbesar di dunia), telah memasukkan deforestasi tropis di dalam kebijakan Perubahan Iklim-nya.

Di 2015 ketentuan-ketentuan mengenai deforestasi di dalam dokumen ini, juga dikenal sebagai “Dokumen harapan-harapan tentang perubahan iklim”, telah semakin diperkuat. Dokumen ini menetapkan harapan-harapan kepada semua perusahaan, di dalam portfolionya, untuk mengurangi kontribusi mereka terhadap perubahan iklim dan penghancuran hutan hujan. Yang terpenting, kebijakan yang menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap hutan tropis harus memiliki satu strategi guna menurunkan deforestasi yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan mereka sendiri ataupun dari rantai suplai mereka.

Antara 2012 dan 2015 NBIM telah melepaskan 30 perusahaan kelapa sawit, terutama karena gagalnya kebijakan-kebijakan deforestasi mereka.

Apa yang dilakukan Rainforest Foundation Norway

Sejak 1989 Rainforest Foundation Norway (RFN) telah bekerja sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang melindungi hutan hujan tropis dan mengamankan hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan. RFN mengikuti pendekatan berbasis hak-hak terhadap perlindungan hutan hujan yang dijelaskan di sini.

Sementara NICFI merupakan bagian dari Kementerian Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, RFN adalah organisasi independen yang tidak terkait dengan pemerintah. Meski begitu, RFN, mendesak pemerintah dan mengkritiknya, seperti ketika kami mempublikasikan Beauty and the Beast, yang menunjukkan bahwa Norwegia pernah melakukan investasi sebesar lebih dari 27 kali lipat dalam penghancuran hutan hujan ketimbang penyelamatannya, atau tentang dampak iklim dari biofuel berbasis minyak sawit yang ada dalam laporan For Peat’s Sake.